Admin
Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, telah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, yang bakal dibagikan untuk ASN pusat, ASN daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI-Polri, hakim, hingga pensiunan.
“THR dan gaji ke-13 akan diberikan pada seluruh aparatur negara baik di pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI-Polri, hakim, dan pensiunan, dengan total mencapai 9,4 juta penerima,” ujar Presiden, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (11/3).
Bagi ASN daerah, skema pemberian THR dan gaji ke-13 akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk ASN pusat, mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Biar begitu, ia menegaskan bila pencairan di daerah dikondisikan pada kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“Untuk ASN daerah, pemberian THR tetap mengacu pada aturan ASN pusat, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” seperti dituliskan. Adapun pencairan THR bagi ASN daerah, juga dijadwalkan sama dengan ASN Pusat, berlangsung dua minggu sebelum Idulfitri, yakni pada Senin, 17 Maret 2025.
Sedangkan, gaji ke-13 akan diberikan pada Juni 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Presiden berharap kebijakan ini dapat membantu para pegawai, terutama di daerah, dalam memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran dan persiapan sekolah anak-anak mereka. “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan selama mudik dan libur lebaran,” kata Prabowo.
Selain bagi ASN, Presiden pula memberitahu bahwa THR tahun ini turut diberikan kepada karyawan swasta, pegawai BUMN dan BUMD, serta bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. “Selain itu, ada pemberian THR untuk karyawan swasta, BUMN, BUMD, serta bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online, yang baru saja diumumkan kemarin,” Prabowo menambahkan.
Menutup pernyataannya ia amat mengapresiasi kerja keras berbagai pihak untuk penyusunan kebijakan tersebut. “Saya sampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB yang telah bekerja keras mempersiapkan kebijakan ini, serta kepada seluruh aparatur negara, hakim, dan prajurit TNI-Polri, di mana pun mereka bertugas,” tutupnya.
Turut hadir bersama beliau ketika membacakan pengumuman itu, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
